Undang-undang KPK di revisi indonesia BEBAS KORUPSI

Undang-undang KPK di revisi indonesia bebas korupsi

Berita yang baru-baru ini sedang hot adalah berita tentang undang-undang KPK yang baru saja di revisi oleh DPR, KPK adalah satu-satunya badan hukum di indonesia yang bertugas untuk menangani kasus hukum yang ada, terutama  yang berhubungan dengan kasus korupsi, lalu apakah yang terjadi jika kekuasaan KPK kini telah di batasi dan diawasi

KPK adalah badan yang seharusnya terlepas dari segala bentuk ikatan, mulai dari ikatan kerja hingga ikatan hukm, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan kasus korupsi, mulai dari penyadapan, pemeriksaan hingga penetapan kasus korupsi, sifat KPK yang bebas sangat berguna untuk membentuk suatu negara yang bersih dan berdaulat

Perevisian undang-undang kpk tentu membuat semua rakyat indonesia terkejut dan mungkinkah indonesia mulai menunjukkan langkah awal akan bebasnya korupsi, ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang mengigat ada beberapa isi undang-undang KPK yang dirubah secara drastis dan dalam waktu yang singkat sehingga banyak menyita perhatian rakyat, antara lain

1. penggeledahan akan dilakukan dengan dewan pengawas

Kalau di jaman dahulu KPK selalu melakukan aktivitas penyitaan dan penggeledahan secara independen artinya tidak ada campur tangan dari pihak manapun, selama ada barang bukti yang kuat maka penggeledahan dan penyitaan bisa dilakukan secara langsung tanpa izin dari pihak manapun

Dengan adanya perubahan ini di khawatirkan tingkat korupsi akan naik, hal ini dikarankan pejabat negara bisa saja bekerja sama dengan dewan pengawas sehingga bisa mempersiapkan diri sebelum penggeledahan dimulai, kalau ini terjadi besar kemungkinan indonesia bisa jadi negara bebas korupsi ini, enak dong

2. pegawai KPK harus sesuai dengan UU ASN atau undang-undang Aparatur Sipil Negara

Revisi undang-undang KPK yang membuat kita paling terkejut adalah tentang status pegawai KPK yang mana harus berdasarkan undang-undang ASN, hal ini dikhawatirkan bisa membuat KPK menjadi lemah, jika sebelumnya membrantas korupsi dengan senapan tapi kini membrantas korupsi dengan balon mainan anak-anak, begitulah kurang lebihnya

Seharusnya status pegawai KPK haruslah lebih besar dari pejabat seperti DPR dan gajinyapun harusnya lebih besar, ini pemerintah malah terbalik, gaji pejabat sampai puluhan juta perbulan sedangkan gaji KPK tidak sampai 10 jutaan dan andaikan kalau pemerintah indonesia bisa menempatkan KPK di atas jabatan pemerintah maka yakinlah indonesia akan makmur dan sejahtera. HIDUP KPK